Karya Dosen – Pesta Demokrasi Bebas Hoax Untuk Pemilu Damai 2024

PADA Selasa 28 November 2023, masa kampanye Pemilu 2024 dimulai, pesta demokrasi memasuki tahapan berikutnya, tahapan yang lebih dinamis. Sebanyak 17 partai akan berjuang di 2.710 daerah pemilihan untuk sebanyak-banyaknya mendapat kepercayaan masyarakat menduduki 20.462 Kursi baik tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kotamadya.

Tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga akan berlomba merebut hati rakyat untuk menggenggam kepemimpinan nasional. Namun waspada, hoax bisa menjadi batu sandungan demokrasi.

Masyarakat harus mendapat akses informasi objektif seluas luasnya, agar bisa memutuskan siapa yang harus dipilih. Di negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, untuk itu keputusan di balik bilik suara dalam Pemilu 2024 menjadi sangat strategis karena menentukan keberlanjutan pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Menjadi lebih strategis lagi karena lima tahun ke depan ini adalah bagian penting dari langkah kokoh menuju tahun 2045, dimana Indonesia mencanangkan tahun keemasannya saat memasuki usia 100 tahun.

Media pers menjadi saluran informasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan beragam informasi terkait Pemilu 2024. Peran media pers menjadi sangat penting karena, informasi di dalamnya dapat membentuk persepsi negative atau positif atas kontestan dalam Pemilu 2024, hingga menentukan pilihan yang diambil masyarakat di hari pemilihan.

Bagi para jurnalis, Pemilu 2024 menjadi salah satu ujian penting yang harus diselesaikan dengan sempurna. Jurnalis tidak netral, melainkan berpihak kepada kebenaran dan publik. Untuk menjaga komitmen ini, jurnalis harus menjaga independensinya. Independensi merupakan bagian tak terpisahkan dari kemerdekaan pers. Independensi hanya bisa tumbuh subur di tanah kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers adalah kunci ketersediaan informasi bagi masyarakat.

Sesuai undang-undang Pers no 40 tahun 1999, para jurnalis diberikan hak istimewa untuk mengakses seluruh sumber-sumber berita. Tujuannya agar publik mendapat informasi lengkap, akurat, benar dan bermanfaat. Dengan hak istimewa ini, maka tidak ada alasan dan tidak boleh ada satu informasi bagi masyarakatpun yang lolos dari verifikasi, verifikasi, verifikasi, verifikasi dan verifikasi. Verifikasi adalah jaminan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik yang haram menyebarkan berita bohong, salah, mengadu domba, fitnah dan berita yang bisa merugikan lainnya.

Regulasi pers harus dijaga setidaknya untuk melindungi tiga pihak, yakni: jurnalisnya itu sendiri, narasumber, dan publik dari informasi yang tidak bermanfaat apalagi menyesatkan. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis memang harus mahir berselancar di antara regulasi dan kepentingan publik, tujuannya agar hanya informasi berkualitas.

Disunting dari ; https://nasional.okezone.com/read/2023/11/26/337/2927612/pesta-demokrasi-bebas-hoax-untuk-pemilu-damai-2024?utm_medium=sosmed&utm (30 November 2023)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top